KPU Nias Selatan Adakan Sosialisasi Pencalonan Kepala Daerah Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Teluk Dalam, Nias Selatan, Cahayapost.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Selatan mengadakan sosialisasi pencalonan Kepala Daerah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Acara ini dilaksanakan di Hotel Yonas, Jl. Pasir Putih, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, Sabtu (27/7/2024).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Komisioner KPU Resman Bu’ulõlõ, mewakili Ketua KPU Nias Selatan.

Dalam acara itu, Kepala Badan Kesbangpol Nisel Fanõtõna Laia, S.H., M.Kn. mewakili Bupati Nias Selatan dalam sambutan mengatakan supaya pelaksanaan pencalonan ini dilakukan secara profesional agar tidak ada calon yang merasa dirugikan sehingga tidak ada ketertinggalan informasi.

“Dan juga kepada kita yang hadir sebagai peserta agar bisa menjadi perpanjangan tangan KPU untuk mensosialisasikan apa yang kita dengar hari ini kepada masyarakat.” Harap Fanõtõna.

Komisioner KPU Nisel lainya, Faomadõdõ Wau memaparkan syarat pencalonan menurut PKPU nomor 8 tahun 2024.

Adapun syarat-syaratnya menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menurut Pasal 4 ayat 2 PKPU nomor 8 tahun 2024:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
12. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
14. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
15. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
16. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
18. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain itu, menurut Pasal 14 ayat 3 PKPU Nomor 8 tahun 2024 tersebut, calon harus memenuhi syarat lainnya sebagai berikut:

1. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
2. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
3. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
4. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir Komisioner KPU Nisel, Kaban Kesbangpol Kab. Nisel mewakili Bupati Nisel, perwakilan Polres Nisel, mewakili Kejaksaan Negeri Nias Selatan, mewakili Danlanal Nias, mewakili Kadis Dukcapil Nisel, tokoh masyarakat, pimpinan Partai Politik, Pers dari berbagai media, dan sejumlah LSM. (S.Wau)